Berita

Beberapa waktu lalu media pemberitaan Indonesia ramai membahas mengenai pemulangan mahasiswa Papua beasiswa otonomi khusus (otsus) yang sedang menempuh Pendidikan diluar negeri. Dilansir dari Tempo.co, Pemerintah Provinsi Papua memulangkan 142 mahasiswanya yang kuliah di luar negeri. Polemik pemulangan ini kemudian menjadi perdebatan di publik dikarenakan munculnya pernyataan-pernyataan yang mengaitkannya dengan berbagai sentimen negatif terkait isu Papua. Hal ini kemudian menjadi fokus utama bagi Peace Task Force of FPCI Chapter Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengadakan sebuah webinar “Special Peace Dialogue (SEPEDA)” dengan mengusung tema “Beasiswa Bagi Papua: Membangun Negeri Dari Timur Indonesia” pada tanggal 29 April 2022.

Pada sesi pertama webinar ini dibuka oleh pemaparan materi ibu Indah Nuria Savitri dari koordinator fungsi politik KBRI Wellington. Ibu Indah menyampaikan bahwa program beasiswa otsus Papua merupakan program milik pemerintah daerah Papua. Beliau menjelaskan program beasiswa otsus sudah ada sejak 2009. Pada saat itu Gubernur Papua, Barnabas Suebu, mencanangkan program pemberian beasiswa Pemprov Papua yang dikenal dengan sebutan ‘Program 1000 Doktor. Program teresebut dilanjutkan hingga saat ini oleh Gubernur Lukas Enembe. Berdasarkan koordinasi antara KBRI wellington dengan BPSDM Papua, pemulangan tersebut merupakan hasil evaluasi yang diselenggarakan BPSDM dengan berpegang pada hasil evaluasi akademis, durasi menjalankan pendidikan, dan kedisiplinan para mahasiswa.

Selanjutnya Direktur LPDP bapak Dwi menjelaskan program beasiswa otsus bukanlah kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini pihak LPDP. Namun bapak Dwi menyampaikan bahwa LPDP telah melakukan langkah besar di Papua dan Papua dengan meluncurkan program “Beasiswa Putra-Putri Papua” yang mana diperuntukkan bagi putra-putri asli Papua. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar serius untuk membangun harapan pendidikan bagi generasi muda di Papua dan Papua Barat. Bahkan ditahun 2022 ini minat generasi muda Papua dan Papua Barat untuk pendaftaran beasiswa LPDP ditahap satu terjadi peningkatan 300% dibandingkan dengan tahap yang sama year-on-year tahun lalu. Ini tentu menjadi sebuah harapan besar bagi pendidikan yang lebih baik untuk generasi muda Papua dan Papua Barat kedepan.

Di sesi terakhir, Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Kepresidenan bapak Dr. Theo Litaay menyampaikan pihak kantor Staf Kepresidenan telah melalukan koordinasi dengan pihak KBRI Washington, KBRI Wellington, dan dengan semua instansi terkait. Berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak-pihak terkait tersebut, kantor Staff Kepresidenan mendapatkan memang terdapat beberapa permasalahan mengenai pengawasan, pendataan, pengiriman biaya, dan komunikasi. Dari berbagai permasalahan tersebut, kantor Staf Kepresidenan memberikan beberapa rekomendasi kedepan berupa perlunya melakukan audit sistem menyeluruh untuk mengetahui detail masalah, adanya kerja sama antara penyelenggara beasiswa daerah dengan pemerintah pusat, diterapkannya sistem koordinasi dan komunikasi yang efektif serta efisien antara pihak penyelenggara dengan KBRI, dan yang terakhir dilakukannya pemetaan terhadap critical outstanding issues yang membutuhkan solusi cepar dan berjangka pendek.

Press release selengkapnya dapat diakses disini.

Penulis: Faizal Bagasworo