Berita

Belum lama ini isu pemulangan mahasiswa Papua penerima Program Beasiswa Otonomi Khusus mendapatkan perhatian publik dengan dimintanya beberapa mahasiswa Papua yang berada di luar Negeri seperti di New Zealand dan Amerika untuk kembali pulang ke Indonesia. Foreign Policy Community Indonesia Chapter UMY (FPCI UMY) dalam hal ini berkesempatan untuk mengundang beberapa narasumber perwakilan dari pihak LPDP, KBRI Wellington dan Kantor Staf Presiden dalam diskusi publik “Beasiswa bagi Papua: Membangun Negeri dari Timur Indonesia” untuk membahas isu terkait.

Diskusi diadakan secara daring melalui platform zoom maupun live streaming YouTube pada hari Jum’at, 29 April 2022 lalu dengan membahas terkait isu pemulangan 142 mahasiswa Papua serta beberapa opsi beasiswa yang tersedia bagi masyarakat Papua secara umum, seperti Program Beasiswa Putra-Putri Papua dari LPDP yang baru dibuka pada awal tahun 2022 ini. Narasumber utama yang diundang pada kegiatan diskusi kali ini yaitu Indah Nuria Savitri, selaku perwakilan dari KBRI Wellington, Dwi Larso (Direktur Beasiswa LPDP) serta Theofransus Litaay (Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden).

Acara dibuka dengan pemaparan dari Indah Nuria Savitri terkait situasi dan alasan dibalik dipulangkan nya mahasiswa Papua. Ia menjelaskan bahwa keputusan pemulangan mahasiswa tersebut didasarkan atas tiga parameter yang digunakan dalam mengevaluasi performa akademik mahasiswa penerima Beasiswa Otonomi Khusus. Ketiga parameter tersebut yaitu: 1) academic records (IPK), 2) jangka waktu mahasiswa dalam menyelesaikan studi sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati oleh mahasiswa dengan pihak pengelola beasiswa (Badan Pengembangan Sumber Daya Provinsi Papua), serta 3) disiplin dalam mengikuti studi, menulis progress report, dsb. Lebih lanjut, Indah juga menginformasikan bahwa proses pemulangan ini sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru dan memang sudah terjadi pada tahun 2016 lalu dengan memulangkan sekitar 115 mahasiswa Papua.

Pemaparan selanjutnya diberikan oleh Dwi Larso selaku Direktur Beasiswa LPDP. Materi yang disampaikan oleh beliau lebih kepada analisis penerima beasiswa LPDP dari wilayah Papua serta penyampaian informasi mengenai Program Beasiswa Putra-Putri Papua yang baru dibuka pada tahun 2022 ini. Ia juga mengatakan bahwa terdapat banyak kesempatan beasiswa bagi masyarakat Papua dalam melanjutkan studi di luar maupun dalam Negeri, salah satunya Beasiswa Putra-Putri Papua tersebut. Sementara perwakilan dari Kantor Staf Presiden, Theofransus Litaay menjelaskan bahwa Keterlibatan Kantor Staf Presiden dalam isu ini yaitu berhubungan dengan pembangunan SDM di Papua. Semua isu yang masuk dalam ranah pendidikan, seperti skema beasiswa, masuk dalam perhatian Kantor Staf Presiden.

Selanjutnya, memasuki sesi tanya jawab dengan para peserta webinar, terdapat beberapa masukan yang datang guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program beasiswa yang mendatang, seperti:

1. Perlu adanya pre-departure training agar calon mahasiswa bisa lebih siap ketika beradaptasi dengan budaya dan sistem pembelajaran di luar Negeri. Lalu, mahasiswa terpilih juga perlu untuk memilih program beasiswa yang sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan dari pembangunan Papua.
2. Perlu adanya sistem follow up dan pengawasan internal beasiswa yang berkala dan koordinasi dengan pihak kampus.
3. Perbaikan dalam sistem perekrutan calon penerima beasiswa agar dapat menghasilkan output yang lebih baik dan juga berkualitas.

Penulis: Syarifah Rizki